
Kehilangan pekerjaan karenaPHK bisa jadi pukulan yang cukup telak sih buat kondisi keuangan. Apalagi kalau selama ini gaji bulanan menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, memahami apa itu uang pesangon menjadi penting agar karyawan mengetahui hak yang bisa diterima setelah hubungan kerja berakhir.
Uang pesangon dapat menjadi bekal finansial selama masa transisi mencari pekerjaan baru atau mempersiapkan sumber penghasilan lain. Nah, tapi jumlah yang diterima setiap karyawan bisa berbeda. Ada ketentuan mengenai masa kerja, besaran upah, serta alasan perusahaan melakukan PHK yang memengaruhi perhitungannya.
Yuk, kita bahas di artikel kali ini.
Apa Itu Uang Pesangon?

Uang pesangon adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan pemberi kerja kepada karyawan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembayaran ini menjadi salah satu bentuk perlindungan finansial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Besarannya memperhitungkan masa kerja dan alasan terjadinya PHK.
Perlu dipahami bahwa uang pesangon hanyalah salah satu komponen hak akibat PHK. Ada dua komponen lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu:
- Uang penghargaan masa kerja (UPMK): uang yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan lamanya masa kerja di perusahaan. Hak ini diberikan sesuai ketentuan masa kerja yang berlaku.
- Uang penggantian hak (UPH): uang yang dibauarkan untuk mengganti hak karyawan yang belum diterima, seperti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang ke tempat karyawan diterima bekerja, serta hak lain yang tercantum dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
Ketentuan mengenai ketiga komponen tersebut saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 232.
Baca juga: Apa Saja Komponen Pesangon PHK yang Harus Diterima Karyawan?
Kapan Uang Pesangon Diberikan?

Uang pesangon diberikan ketika terjadi PHK dengan alasan yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Jadi, pembayaran ini tidak terbatas pada karyawan yang terkena PHK karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan.
Beberapa kondisi yang dapat memunculkan hak atas pesangon antara lain:
- Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan.
- Perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus atau karena keputusan pemilik.
- Perusahaan mengalami keadaan memaksa (force majeure).
- Perusahaan dinyatakan pailit atau berada dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang.
- Karyawan mengajukan PHK karena perusahaan melakukan tindakan tertentu yang merugikan pekerja, seperti tidak membayar upah sesuai ketentuan.
- Karyawan memasuki usia pensiun.
- Karyawan meninggal dunia.
- Karyawan mengalami kondisi tertentu yang membuatnya tidak dapat melanjutkan pekerjaan sesuai ketentuan undang-undang.
Besaran hak yang diterima bergantung pada alasan PHK. Ada kondisi yang memberikan pesangon sebesar satu kali ketentuan dasar, ada pula yang memberikan dua kali ketentuan dasar.
Sebagai contoh, Pasal 236 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa karyawan yang terkena PHK karena penggabungan perusahaan dan pemberi kerja tidak bersedia menerima karyawan tersebut berhak mendapatkan uang pesangon sebesar dua kali ketentuan dasar, UPMK satu kali ketentuan dasar, serta UPH.
Sebaliknya, karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi persyaratan dalam undang-undang berhak mendapatkan UPH dan uang pisah, bukan uang pesangon.
Dengan demikian, alasan berakhirnya hubungan kerja perlu diperiksa sebelum menghitung hak yang akan diterima.
Hal-Hal Penting yang Perlu Diketahui Sebelum Menggunakan Uang Pesangon

Setelah menerima uang pesangon PHK, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan sebelum menggunakan uang tersebut. Memahami apa itu uang pesangon juga mencakup pengetahuan mengenai perhitungan, hak yang diterima, dan cara mengelolanya agar kondisi keuangan tetap terjaga.
Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan.
1. Periksa Perhitungan Berdasarkan Masa Kerja
Masa kerja menjadi salah satu faktor penentu besaran uang pesangon. Berdasarkan Pasal 232 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2026, ketentuan dasar perhitungannya sebagai berikut:
| Masa Kerja | Besaran Pesangon |
| Kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1 tahun – kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
| 2 tahun – kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
| 3 tahun – kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
| 4 tahun – kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
| 5 tahun – kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
| 6 tahun – kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
| 7 tahun – kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
| 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
Perlu diingat, angka tersebut merupakan ketentuan dasar. Jumlah akhir yang diterima masih bergantung pada faktor pengali sesuai alasan PHK.
2. Ketahui Komponen Upah untuk Menghitung Pesangon
Perhitungan uang pesangon menggunakan komponen upah tertentu. Pasal 234 UU Nomor 27 Tahun 2026 menyebutkan bahwa dasar perhitungannya terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada karyawan beserta keluarganya.
Artinya, perhitungan enggak otomatis menggunakan seluruh penghasilan yang diterima setiap bulan. Karena, ada komponen yang namanya tunjangan tidak tetap, seperti uang makan atau transportasi berdasarkan jumlah kehadiran. Nah, ini beda dari tunjangan tetap.
Karyawan sebaiknya memeriksa slip gaji dan rincian komponen upah sebelum menyetujui perhitungan dari perusahaan.
3. Periksa Seluruh Hak yang Belum Dibayarkan
Jangan hanya berfokus pada nominal pesangon. Karyawan juga berhak memeriksa pembayaran UPMK dan UPH sesuai alasan PHK.
Misalnya, masih ada cuti tahunan yang belum digunakan dan belum gugur. Hak tersebut perlu masuk dalam perhitungan penggantian hak.
Memahami apa itu uang pesangon juga membantu karyawan mengetahui bahwa pembayaran akibat PHK bisa terdiri atas beberapa komponen sekaligus.
4. Siapkan Dana untuk Memenuhi Kebutuhan Selama Menganggur
Setelah menerima pembayaran, sebaiknya segera buat perhitungan kebutuhan hidup bulanan. Hitung biaya makan, tempat tinggal, listrik, transportasi, pendidikan anak, cicilan, dan kewajiban rutin lainnya.
Misalnya, kamu menerima uang pesangon dan hak PHK lainnya sebesar Rp60 juta. Jika kebutuhan rumah tanggamu mencapai Rp5 juta per bulan, dana tersebut secara matematis bisa mencukupi kebutuhan selama 12 bulan.
Namun, ingat, perhitungan tersebut belum termasuk pengeluaran mendadak atau kebutuhan tambahan. Sisihkan sebagian dana sebagai cadangan agar tidak seluruhnya habis untuk biaya hidup rutin.
5. Tunda Pengeluaran Besar dan Investasi Berisiko
Mendapatkan uang dalam jumlah besar sekaligus bisa memunculkan keinginan untuk membeli barang mahal, merenovasi rumah, atau memulai bisnis. Sebaiknya tahan dulu keputusan tersebut sampai kondisi keuangan lebih stabil.
Uang pesangon merupakan dana pengganti penghasilan yang mungkin belum tersedia lagi dalam beberapa bulan ke depan. Karena itu, kebutuhan pokok dan kewajiban keuangan perlu mendapat prioritas.
Hindari pula menggunakan seluruh dana untuk investasi berisiko tinggi dengan harapan memperoleh keuntungan cepat. Jika masih belum memiliki pekerjaan atau penghasilan pengganti, menjaga likuiditas dana jauh lebih penting.
Baca juga: Cara Mengelola Pesangon PHK untuk Karyawan Tetap agar Efisien dan Efektif
Memahami apa itu uang pesangon membantu karyawan mengenali haknya ketika menghadapi PHK sekaligus mempersiapkan kondisi keuangan setelah kehilangan pekerjaan. Setelah dana diterima, atur penggunaannya dengan cermat karena uang tersebut menjadi salah satu penyangga keuangan selama mencari sumber penghasilan berikutnya.
Ingin meningkatkan kesejahteraan finansial dan produktivitas karyawan di kantor? Yuk, undang QM Financial untuk mengadakan kelas keuangan yang komprehensif dan praktis di kantor. Hubungi QM Financial sekarang ya!




